“ Tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi, sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi sekaligus”
Ungkapan diatas meyakinkan kita bahwa sebaik-baiknya birokrasi suatu Negara pasti ada kelemahan-kelemahannya, yang juga pasti ada sisi baiknya.
Aparat birokrasi terakhir memang kurang dikagumi karena system pelayanan yang di tampilkan kepada masyarakat terkesan lamban, boros, kaku. Authority oriented, korup dan terkena berbagai jenis patologis, banyak merugikan rakyat seperti halnya dengan praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Betapa tidak merugikan rakyat, dana yang seharusnya untuk people empowering, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat habis digerogoti orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anehnya pula justru KKN merebak setelah perjuangan rakyat Indonesia dengan berbagai pengorbanan dan melahirkan era reformasi yang berfokus pada anti KKN.
KKN justru semakin menyebar merata di provinsi, Kabupaten, dan Kotaseluruh Indonesia manakala keinginan daerah untuk mendapat kewenangan mengatur daerah dipenuhi melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian di amandemen dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Birokrasi cenderung lebih berorientasi pada kekuasaan, arogan, mengejar penigkatan PAD, serba mengatur dan memutuskan banyak hal tanpa mau mendengarkan suara dan harapan rakyat.
Slogan yang disampaikan Bottom Up, People Centre Development hanya sebatas jargon untuk mengambil hati rakyat.
Apabila anda pelanggan air PDAM, Listrik PLN, Telepon PT TELKOM, andai kata anda terlambat membayar akan dikenai denda, lebih dari terlambat melebihi jangka waktu yang cukup lama langganan akan diputus. Akan tetapi seandainya anda tidak mendapat air, tidak mendapat aliran listrik dan telepon yang sangat anda perlukan karena “katanya” ada gangguan teknis anda tidak akan mendapat kkompensasi apapun.
Andai anda datang ke suatu kantor pemerintah, disana ada beberapa “oknum” pegawai, acuh dan tidak memperhatikan dan menyapa kita. Padahal mereka pasti tahu kita adalah stakeholder atau “pelanggannya”.
Dengan tidak merasa sungkan sedikitpun oknum tetap membaca Koran atau ngobrol sesama oknum, sadarkah mereka bahwa sesungguhnya pelanggan dan stakeholder yang membayar gaji mereka.
Dengan aturan-aturannya birokrasi membuat rakyat tidak punya daya tawar (bargaining power), sadar maupun tidak sadar inilah Climate yang tercipta.
Paradigma birokrasi saat ini ialah belum pernah ada institusi pemerintah yang dilikuidasi karena bangkrut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar